Mendongkrak Pertumbuhan Ekonomi Rakyat Melalui Pembiayaan Ultra Mikro

INDONESIASATU.CO.ID:

Ekonomi kerakyatan melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan penggerak utama pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejateraan masyarakat di Indonesia. Untuk itulah pemerintah memberi perhatian khusus terhadap pengembangan UMKM. Karena sifatnya yang fleksibel dan bergerak di sektor yang langsung melayani kebutuhan day to day masyarakat.

Tantangan terbesar pelaku UMKM adalah terkait dengan penyediaan akses pembiayaan untuk modal kerja. Dalam mencari pembiayaan, banyak UMKM yang tidak memperoleh peluang pembiayaan perbankan komersial karena memiliki risiko usaha yang tinggi. Dari sudut pandang bank, penyaluran kredit kepada usaha mikro memiliki risiko yang tinggi. Usaha mikro dianggap jarang menyediakan jaminan yang memadai dan dapat meningkatkan risiko terjadinya kredit bermasalahan. Selain itu, usaha mikro sendiri juga cenderung tidak membutuhkan pembiayaan dalam jumlah besar. Hal ini menimbulkan keengganan bank untuk menyalurkan kredit karena dianggap tidak sebanding dengan biaya operasional dan risiko yang harus ditanggung oleh bank.

Untuk menjaga dan meningkatkan kapasitas usaha mikro agar dapat mengakses pembiayaan, pemerintah meluncurkan skema kredit program baru yaitu pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Skema ini merupakan komplementer dari skema yang sudah ada yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR). Karena dalam perjalanan KUR, masih terdapat pelaku usaha mikro yang belum dapat menyentuh pembiayaan dengan plafon pinjaman di bawah Rp10 juta. Dimana kelompok usaha mikro ini merupakan usaha yang layak (feasible) dan produktif, namun tidak cukup bankable untuk mengakses pembiayaan perbankan. Untuk itu pemerintah kembali hadir memberikan terobosan dalam skema kredit program melalui Pembiayaan UMi.

Antara KUR dan UMi memiliki perbedaan. Sumber dana KUR berasal dari masing-masing Bank dengan konsep subsidi bunga. Penyalurannya dilakukan oleh perbankan kepada pelaku UMKM yang bankable dengan plafon s.d. 500 juta. Berbeda dengan UMi, sumber dananya berasal dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP) selaku Coordinated Fund dengan konsep dana bergulir. PIP selaku BLU di bawah Kementerian Keuangan yang melaksanakan program UMi menggandeng Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dalam penyalurannya, diantaranya PT Pegadaian, PT Permodalan Nasional Madani (PNM), PT Bahana Artha Ventura (BAV) dan Koperasi. Plafon pembiayaan UMi paling banyak sebesar Rp10 juta untuk satu kali pembiayaan dan akumulasi jangka waktu pembiayaan per debitur paling lama 48 bulan. Perbedaan yang paling penting, prosedur UMi yang lebih mudah dan sederhana dibanding dengan KUR yang cenderung lebih rumit.

Kehadiran skema UMi dapat memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha ultra mikro ataupun kelompok masyarakat yang miskin yang membutuhkan akses pembiayaan modal kerja. Kemudahan tersebut bertujuan agar pelaku usaha ultra mikro dapat meningkatkan daya saing dalam menghadapi kondisi ekonomi nasional maupun global yang penuh tantangan.

Pelaku usaha mikro dapat memilih skema penyaluran UMi. Skema tersebut yaitu skema group lending dan skema invidual lending. Untuk skema group lending, penerima pembiayaan UMi membentuk kelompok dan adanya pendampingan secara rutin oleh LKBB. Penyalur dilarang meminta jaminan kepada debitur. Sebagai ganti dari jaminan, penyalur menerapkan mekanisme tanggung renteng. Proses tanggung renteng ini dalam praktiknya dapat dalam bentuk bantuan secara materiil maupun non materiil terhadap anggota yang mengalami kesulitan. Untuk menjamin keberhasilan mekanisme tanggung renteng, proses pembentukan kelompoknya tidak sembarangan. Hal ini mengingat proses pembentukan kelompok merupakan kunci keberhasilan. Tujuannya agar sesama anggota kelompok mau dan mampu untuk saling tanggung jawab.

Skema kedua, skema individual lending. Penerima pembiayaan UMi merupakan individu yang langsung memperoleh pembiayaan dari penyalur atau lembaga linkage. Penyalur diperbolehkan mensyaratkan agunan tambahan kepada debitur. Namun agunan tersebut bersifat non bankable tanpa perikatan. Misalnya BPKB kendaraan yang berumur lebih dari lima tahun. Persyaratan agunan tersebut untuk menjaga kedisiplinan nasabah dalam pengembalian.

Dibutuhkan beberapa persyaratan bagi pelaku usaha ultra mikro dalam memperoleh pembiayaan UMi. Persyaratan tersebut dirancang semudah dan sesederhana mungkin. Pertama, tidak sedang menerima pembiayaan lain. Yang kedua, memiliki NIK elektronik atau surat Keterangan NIK. Dan yang terakhir, memiliki izin usaha yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi berwenang atau dapat meminta penyalur pembiayaan UMi menerbitkan Surat Pernyataan Usaha. Dan yang paling penting, digunakan untuk pembiayaan usaha produktif.

Dalam rangka pembiayaan UMi tersebut di atas, Pemerintah mengalokasikan dana kepada PIP dalam APBN tahun 2018 sebesar Rp2,5 triliun dengan target sebanyak 800.000 UMKM pelaku usaha mikro di Indonesia yang terfasilitasi oleh UMi. Realisasi secara nasional sampai saat ini mencapai Rp1,11 triliun atau 44,56 persen dari target dan capaian debitur baru mencapai sebanyak 398.827 orang atau 49,85 persen dari target.

Sedangkan realisasi penyaluran UMi di lingkup Provinsi Gorontalo tahun 2018 sampai dengan saat ini sebesar Rp1,33 miliar dengan jumlah debitur sebanyak 192 orang. Realisasi penyaluran tersebut mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp595,3 juta dengan jumlah debitur sebanyak 80 orang. Penyaluran realisasi UMi tertinggi berada di wilayah Kabupaten Gorontalo sebesar Rp1,01 miliar atau 76,05 persen dari total realisasi. Kedua diraih oleh Kabupaten Bone Bolango sebesar Rp91,5 juta dengan jumlah debitur UMi sebanyak 13. Berikutnya adalah Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Pohuwato. Sedangkan untuk Kota Gorontalo belum ada realisasi penyaluran melalui pembiayaan UMi. Hal ini bisa diindikasi bahwa pelaku UMKM Kota Gorontalo lebih cendurung menggunakan fasilitas kredit di atas Rp10 juta (selain UMi). Demikian hasil monitoring dari SIKP oleh Tim Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo.

Dari alokasi yang begitu besar dan melihat capaian realisasi yang ada, memberi peluang besar bagi pelaku usaha mikro khususnya di Gorontalo untuk mendapat fasilitas pembiayaan UMi. Peluang tersebut diharapkan akan menambah jumlah wirausaha/pelaku usaha mikro yang terfasilitasi oleh Pemerintah termasuk wirausaha baru. Untuk mendukung program UMi, Pemerintah Daerah dapat memberi peranan dalam penyediaan data usaha mikro, penyediaan dana, dan pelaksanaan pendampingan/pembinaan kepada usaha mikro. Semoga dengan adanya peranan dan pembinaan tersebut bisa mendongkrak ekonomi rakyat di wilayah Gorontalo.

Hadirnya program pembiayaan UMi ini diharapkan dapat diakses oleh seluruh pelaku usaha mikro yang belum bisa mengakses pembiayaan perbankan. Pembiayaan UMi dapat menjadi sarana bagi pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan melalui penyediaan dana mudah tanpa jaminan berupa aset. Masyarakat pra-sejahtera yang ingin berusaha tapi terbentur modal kerja dapat mengakses pembiayaan UMi. Sehingga diharapkan dapat keluar dari jerat kemiskinan. Selain itu, program ini diharapkan dapat menjadi batu loncatan bagi pelaku usaha mikro untuk dapat terus maju hingga kemudian layak menjadi penerima KUR dan/atau pembiayaan komersil perbankan.

Skema pembiayaan UMi ini masih tergolong baru. Untuk itu, perlu mendapatkan pengawalan dari semua pihak agar keinginan membangun ekonomi kerakyatan pada kategori ultra mikro dapat terwujud dengan baik. Semakin berdaya usaha ultra mikro diharapkan dapat mendongkrak ekonomi rakyat. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Nawacita yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Penulis,
Juanda
ASN Kanwil DJPb Prov. Gorontalo
  • Whatsapp

Index Berita